hukum | Inspirasi Indonesia

Perhatian, jangan macam-macam dengan kucing, anjing, kambing, kuda, atau hewan-hewan lainnya! Bisa-bisa nanti kena ancaman pasal pidana. Ah, serius? Betul sekali, jelas serius! Urusan hewan ada aturannya dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik KUHP yang saat ini masih berlaku, maupun KUHP baru tahun 2023. Masalah apa saja, pasal berapa saja, dan apa hukumannya? Kita uraikan secara gamblang berikut ini. Kejahatan Melibatkan HewanKriteria Penganiayaan BeratAturan Lengkap Pasal 302 KUHPPidana Hewan Pekerja, Kuda, Ayam, JangkrikPidana Hewan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)Denda hingga Dua Ratus JutaPerangkat Hukum Selain KUHP Manusia Terjerat HewanHak Asasi HewanDaftar Pustaka Kejahatan Melibatkan Hewan KUHP membahas tentang hewan pada bagian Buku Kesatu, Bab XIV, Pasal 302. Bab ini berjudul “Kejahatan terhadap Kesusilaan”. Pasal 302 KUHP menyebutkan tindakan-tindakan manusia yang dapat dipidana, meliputi penganiayaan ringan dan berat. Ayat pertama dalam Pasal 302 KUHP menyebutkan kriteria penganiayaan ringan terhadap hewan, secara umum meliputi: Menyakiti hewanMelukai hewanMerugikan kesehatan hewanTidak memberi makanan yang cukup kepada hewan peliharaan Apa hukuman bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan? Menurut Pasal 302 Ayat (1), penganiaya ringan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan, atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kriteria Penganiayaan Berat Berikutnya, pada Ayat (2) Pasal 302 KUHP disebutkan kriteria penganiayaan yang lebih berat, secara umum meliputi perbuatan yang mengakibatkan: Sakit lebih dari satu mingguCacatLuka beratKematian Apa hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan dalam Ayat (2) Pasal 302 KUHP itu? Ancaman pidananya adalah penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. "Si Kucit Penjaga Sektor 7" (foto: M. Elrian) Aturan Lengkap Pasal 302 KUHP Lebih lengkap, berikut ini kutipan penuh dari Pasal 302 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap hewan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302 Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Baca juga → Menilik Kembali Kasus Trio Macan dan Pentingnya Forensik Digital Pidana Hewan Pekerja, Kuda, Ayam, Jangkrik Selain Pasal 302, KUHP juga mengatur mengenai kejahatan melibatkan hewan dalam Buku Ketiga, Bab VI “Pelanggaran Kesusilaan”, Pasal 540, 541, dan 544. Pasal 540 KUHP secara spesifik mengatur perbuatan dan ancaman pidana mengenai hewan yang dipekerjakan. Berikutnya, Pasal 541 KUHP secara spesifik mengatur perbuatan dan ancaman pidana mengenai hewan kuda. Selanjutnya, dalam Pasal 544 KUHP disebutkan mengenai hewan ayam dan jangkrik. Kedua hewan dalam Pasal 544 ini disebutkan bukan dalam hal kejahatan terhadap hewannya, melainkan dalam konteks penyelenggaraan aktivitas sabungan ayam dan jangkrik di tempat umum. Kuda penarik kereta secara khusus diatur pada Pasal 541 KUHP. (foto: Iwan Santosa) Pidana Hewan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) KUHP baru telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP tahun 2023 ini akan diberlakukan mulai tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026. Statusnya menggantikan KUHP “lama” yang saat ini masih berlaku. Pidana terkait hewan yang diatur dalam KUHP baru pada dasarnya mirip dengan KUHP lama. Perbedaan yang paling besar adalah pada sanksi hukumannya. Dalam KUHP baru, aturan ini terdapat pada Buku Kedua “Tindak Pidana”, Bab VIII “Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang”, Bagian Keenam “Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan”, Pasal 336-338 Denda hingga Dua Ratus Juta Hukuman pidana berupa denda atas perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 336 hingga 338 itu diatur dalam Pasal 79, mulai dari denda paling banyak sepuluh juta rupiah (kategori II) hingga dua ratus juta rupiah (kategori IV). Berikut ini kutipan penuh KUHP baru Pasal 336 hingga 338. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 336 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:mengusik hewan sehingga membahayakan orang;mengusik hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang dibebani Barang;tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan;tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; ataumemelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang. Pasal 337 Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; ataumelakukan hubungan seksual dengan hewan.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan. Pasal 338 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan, mengancam keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; ataumemanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Baca juga → Hati-Hati Nama Domain, Belajar dari Kasus Cybersquatting BMW Perangkat Hukum Selain KUHP Aturan mengenai kejahatan terhadap hewan yang terdapat dalam KUHP merupakan peraturan yang sifatnya umum. Selain itu, ada juga perangkat hukum lainnya yang bersifat khusus atau lex specialis. Berikut ini adalah beberapa perangkat hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hewan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan HewanPeraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner & Kesejahteraan HewanUndang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Manusia Terjerat Hewan Jadi, bicara soal manusiawi, bukan hanya manusia saja yang jago menjerat hewan. Namun, manusia juga bisa terjerat pidana gara-gara urusan dengan hewan. Hati-hati, ya! Mentang-mentang hewan, bukan berarti manusia bisa seenaknya bertindak terhadap mereka. Perlakukanlah hewan secara manusiawi juga. Bukan semata-mata karena takut terjerat pidana, tetapi karena manusia punya akhlak, moral, dan etika. Tanpa ketiganya, mungkin manusia tidak lagi bisa disebut manusiawi. "Mochi & Waffle" (foto: Yosua Rendi Kristianto) Catatan Penutup Seandainya kucing bisa membaca, mereka pasti bahagia. Pasalnya, kalender hari ini (15 Oktober) diperingati sebagai Hari Hak Asasi Hewan Sedunia. Tidak hanya itu, beberapa hari sebelumnya (4 Oktober) juga diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia (World Animal Day). Memang, Oktober adalah bulannya hewan. Kedua hari peringatan itu menunjukkan kepedulian manusia terhadap hewan sebagai sesama makhluk hidup. Manusia peduli terhadap kesejahteraan mereka, dan menghormati hak-hak mereka. Mestinya mereka bahagia, karena manusia juga bisa memperlakukan mereka secara manusiawi. (Ditulis oleh Iwan Santosa) DAFTAR PUSTAKA Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detailUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2023. https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2023Prawitasari, Nining Yurista, Husein Manalu, dan Riyanto Riyanto. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN. BLT).” Cakrawala Repositori IMWI, Vol. 6 No. 1 (2023): 484-495. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.138Ginting, Y. P., A. Prabarini, D. Dzahabi, E. F. Dorothy Limbong, F. Bantara, I. A. M. K. Putri Mayun, N. P. Alfathiya, R. Dolimariz, V. Febrian, dan V. Khaerunnisa. “Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan di Indonesia dan Amerika Serikat”. Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 3 No. 02 (2024): 237-249. https://doi.org/10.58812/jpws.v3i02.1025Prasetyo, Firdaus Adji Prasetyo, I Made Sepud, dan I Made Minggu Widyantara. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5 No. 3 (2023): 276-280. https://doi.org/10.22225/ah.5.3.2023.276-280Risnanda, Azhara. “Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan terhadap Hewan di Indonesia”. Res Nullius Law Journal, Vol. 5 No. 2 (2023): 123-134. https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789Prihatini, Lilik, Mustika Mega Wijaya, dan Debby Novanda Romelsen. “Aspek Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia.” Pakuan Law Review, Vol. 7 No. 2 (2021): 37-52.https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582 TENTANG PENULIS Penulis mempelajari ilmu hukum, khususnya cyber law, pada program pascasarjana di UK Maranatha. Beberapa artikel karya penulis yang membahas topik hukum antara lain adalah: Menilik Kembali Kasus Trio Macan dan Pentingnya Forensik DigitalMengurai UU ITE, Pahami 10 Larangan Agar Terhindar Kasus CybercrimeHati-Hati Nama Domain, Belajar dari Kasus Cybersquatting BMW foto atas: "Mochi & Waffle" by Yosua Rendi Kristianto editor: AA/MA

topik > hukum

Jangan Macam-Macam dengan Kucing, Bisa Kena Pasal Pidana KUHP

Hati-Hati Nama Domain, Belajar dari Kasus Cybersquatting BMW

Menilik Kembali Kasus Trio Macan dan Pentingnya Forensik Digital